Skandal BBM Proyek Lippo: Pekerja Akui Milik PT PRABU, Atasan Pilih Diam Saat Dimintai Klarifikasi

TANGERANG, MediaHukumNusantara.biz.id – Maraknya dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar ilegal dalam proyek pembangunan hunian milik Lippo Group di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, kembali mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Temuan terbaru pada Kamis (20/8/2026) mengindikasikan adanya praktik penyimpanan BBM yang belum terverifikasi legalitasnya di tengah situs proyek tersebut.

Temuan ini berawal saat tim media melintas di area proyek untuk melaksanakan tugas liputan rutin. Dalam pengamatan visual, terpantau jelas sebuah lokasi penyimpanan BBM yang berada di dalam kompleks pengerjaan proyek. Kondisi ini memicu kecurigaan awal mengenai asal-usul bahan bakar yang digunakan untuk operasional alat-alat berat di lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan tim di lapangan, terdapat sekitar sepuluh jerigen dengan kapasitas 1.000 liter serta satu unit tangki penyimpan solar berwarna biru. Gudang penyimpanan tersebut terletak masih di dalam area aktif pengerjaan proyek Lippo, yang menunjukkan bahwa volume BBM yang disimpan cukup signifikan untuk kebutuhan operasional harian proyek.

Ketika dikonfirmasi, seorang pekerja yang berada di lokasi gudang menyatakan bahwa BBM tersebut adalah milik PT PRABU. Pekerja tersebut menjelaskan bahwa bahan bakar itu digunakan khusus untuk operasional alat berat dan truk proyek, namun ia mengaku tidak mengetahui detail lebih lanjut mengenai status legalitas dokumen BBM tersebut.

Pekerja tersebut hanya mampu mengarahkan pertanyaan terkait legalitas kepada penanggung jawab logistik bernama Pak Dwi. Keterbatasan informasi dari tingkat pekerja lapangan ini menambah tanda tanya besar mengenai transparansi manajemen rantai pasok bahan bakar di dalam ekosistem proyek konstruksi berskala besar tersebut.

Selain masalah legalitas, lokasi penyimpanan BBM juga menjadi sorotan kritis karena aspek keselamatan kerja yang diabaikan. Lokasi penyimpanan terkesan sangat asal-asalan dan tidak memperhatikan standar keamanan, terutama ketika tim media tidak menemukan keberadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau fasilitas pemadam kebakaran darurat lainnya di sekitar area tersebut.

Hal ini dinilai sangat ironis mengingat proyek Lippo merupakan proyek besar yang seharusnya mematuhi standar ketat keselamatan kerja. Ketidakhadiran alat pemadam darurat di dekat tumpahan bahan bakar mudah terbakar menunjukkan kelalaian serius dalam menerapkan aspek Health, Safety, and Environment (HSE) di lokasi proyek.

Upaya klarifikasi dilakukan tim media dengan menghubungi Pak Dwi melalui pesan WhatsApp, namun ia justru mengalihkan tanggung jawab kepada atasannya, Pak Rahmad. Saat tim mencoba menghubungi Pak Rahmad untuk meminta penjelasan terkait legalitas BBM solar operasional PT PRABU, yang bersangkutan memilih diam dan tidak memberikan tanggapan sama sekali hingga berita ini diturunkan.

Sikap diam para penanggung jawab logistik serta ketiadaan dokumen legalitas yang dapat ditunjukkan memperkuat dugaan bahwa BBM tersebut merupakan BBM ilegal atau BBM bersubsidi yang disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Praktik ini sangat merugikan negara karena subsidi energi yang seharusnya untuk rakyat dialihkan untuk menekan biaya operasional proyek properti swasta.

Menyikapi temuan ini, tim media mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpanan dan penyaluran BBM ilegal di lokasi tersebut. Tim juga berkomitmen untuk terus mengejar klarifikasi resmi dari pihak PT PRABU dan Lippo Group serta akan terus mengupdate perkembangan informasi ini kepada publik.